Rekrutmen CPNS 2018 di Bawah Angka Pensiun

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 dipastikan di bawah angka pensiun. Sementara angka pensiun sampai tahun depan disebutkan 250.000 pegawai negeri sipil (PNS). 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden menginginkan agar rekrutmen di bawah yang pensiun. "Presiden inginnya minus growth jadi tidak lebih dari 200 ribuan," kata dia di Jakarta, Sabtu (30/12/2017). 

Meski begitu, dia berharap setidaknya formasi untuk tahun depan minimal setengah dari jumlah pensiun. Dia juga mengakui hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. "Kita berharap minimal 50%. Ini terdiri atas pegawai pusat dan daerah. Porsinya ditentukan nanti berapa kemampuan negara," ucap dia. 

Lebih lanjut Asman mengingatkan ada beberapa jabatan yang diprioritaskan yaitu tenaga pendidikan dan kesehatan. Selain itu, dia juga akan melihat program-program prioritas di masing-masing daerah sehingga formasi yang diberikan harus dapat menunjang program tersebut. "Pegawai-pegawai yang menunjang pembangunan daerah misalnya daerah dengan konsentrasi pertambangan jangan sampai tidak punya ahli tambang. Kita akan berikan formasi sesuai dengan konsentrasi setiap daerah," ujar dia. 

Dia mengatakan, daerah yang belanja pegawainya lebih dari 50% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak akan mendapatkan formasi. Daerah harus cermat agar belanja pegawai tidak membebani APBD. "Jadi kepala daerah perlu diperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya. Kita akan lakukan pengawalan secara ketat terkait rekrutmen yang baru ini," kata Asman. 

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kemenpan-RB Setiawan Wang saat maja mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada jumlah PNS yang pensiun sampai 2018. "Sebenarnya kami belum tahu berapa yang sudah disetujui berkaitan dengan keuangan negara 2018. Jadi yang pensiun 250.000, 38.000 PNS pusat dan sisanya daerah. Baru itu yang disampaikan ke Kemenkeu, tapi belum ada jawabannya," kata dia.

Berita ini bersumber dari Sindonews.

Read More

BKN: Lowongan CPNS 2018 Tak Ada Jabatan Administratif

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah memastikan tak akan membuka lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk jabatan atau posisi administratif pada 250 ribu kursi yang disediakan untuk tahun depan. Seluruh posisi yang dibuka untuk mendukung Nawa Cita Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Formasi CPNS akan diarahkan untuk bidang-bidang yang mendukung Nawa Cita. Jadi jangan harap akan ada formasi administratif," tegas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Menurutnya, jabatan yang tersedia pada rekrutmen CPNS 2018, di antaranya guru, dokter, bidang, penyuluh pertanian, dan formasi jabatan lain yang mendukung program besar pemerintah dalam Nawa Cita.

"Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id," Ridwan menjelaskan.

Asal tahu, Kementerian PAN RB akan membuka lowongan 250 ribu CPNS pada tahun depan. Sebanyak 38 ribu akan dibuka untuk pemerintah pusat dan 212 ribu CPNS untuk jatah pemerintah daerah.

Menurut Ridwan, jumlah lowongan CPNS yang dibutuhkan dihitung dari berbagai variabel, termasuk kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membayar gaji mereka.

"Bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang komponen belanja pegawai (gaji) PNS melebihi 50 persen dari total APBD, tentu akan sulit mendapat tambahan pegawai baru," paparnya

Cegah Kecurangan, BKN Siap Perbaiki Sistem Penerimaan CPNS 2018

Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2017 sempat diwarnai berbagai persoalan. Salah satu yang ramai adalah tudingan kecurangan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Kementerian Keuangan maupun kontroversi nilai ambang batas (passing grade).

Tak mau terulang, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan mengaku, BKN telah melakukan evaluasi atas pengadaan CPNS tahun ini. BKN, di mana Kepala BKN sebagai Ex Officio Ketua Pelaksana Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) akan berperan dalam SKD dengan Computer Assisted Test (CAT) dan berfungsi koordinatif di lapangan.

"Berdasarkan evaluasi atas pengadaan CPNS 2017, BKN telah melakukan beberapa langkah persiapan," ujar Ridwan saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (25/12/2017).

Pertama, tambah Ridwan, perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan SKD dengan CAT BKN. Kedua, perbaikan perangkat lunak sistem CAT BKN. Ketiga, ekstensifikasi lokasi SKD CAT BKN dengan penambahan 5 Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN di Ambon, Pontianak, Bengkulu, Sorong, dan Palu.

Keempat, memperbaiki atau meningkatkan kapasitas website Sistem Seleksi CPNS Nasional (sscn.bkn.go id). Kelima  menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Polda, Kodam dan Pemerintah Daerah jika jumlah peserta SKD melebihi kapasitas terpasang di BKN Pusat, Kantor Regional (Kanreg), dan UPT BKN.

Terakhir, menyebarluaskan informasi dan interaksi publik melalui berbagai kanal, web, media sosial, email, Help Desk, dan lainnya. Pengumuman resmi penerimaan CPNS daerah akan dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) melalui website menpan.go.id dan bkn.go.id.

"Kami imbau agar masyarakat tidak percaya jika ada pihak atau oknum mana pun yang menyatakan dapat membantu kelulusan CPNS," tutup Ridwan.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Read More

Tahun Depan Seleksi CPNS Akan Kembali Dibuka

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Seleksi CPNS secara besar-besaran sudah dilakukan pada tahun 2017. Banyak kementerian dan lembaga lainnya yang melakukan rekrutmen CPNS.

Menteri PAN RB Asman Abnur mengatakan bahwa jumlah PNS yang diterima pada tahun 2017 masih butuh penambahan.

"Presiden sudah memberi sinyal untuk Insya Allah tahun ini kita akan merekrut lagi PNS," ujar Asman dalam acara Refleksi Akhir Tahun Kemenkumham di Gedung Pengayoman, Jaksel Pada Rabu (20/12).

Asman mengatakan, untuk rekrutmen PNS pada tahun depan tidak hanya berfokus pada kementerian saja, namun di pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan juga Provinsi.

"Tidak hanya kementerian, tapi Pemkab/Pemkot dan juga Pemprov," ujar Asman.

Asman mengatakan bahwa kebutuhan PNS yang besar sejalan dengan jumlah PNS yang pensiun tiap tahunnya yang juga besar.

"Tiap tahun yang pensiun itu sekitar 120 ribu orang, bahkan untuk tahun ini yang pensiun sekitar 220 ribu orang," tambah Asman.

Asman mengatakan untuk rekrutmen pada tahun depan jumlahnya tidak akan melebihi jumlah PNS yang pensiun.

"Presiden bilang jumlahnya tidak boleh melebihi jumlah yang pensiun," ungkap Asman.

Dalam rekrutmen PNS Asman mengatakan bahwa yang terpenting adalah prosesnya yang benar.

Berita ini bersumber dari Kumparan.

Read More

Usulan Formasi CPNS Paling Lambat Akhir Desember

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik pusat maupun daerah untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya Calon Pegawai  Negeri Sipil (CPNS) di instansi masing-masing. Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada Menteri PANRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017.

Melalui surat pemberitahuan dengan nomor B/750/M.SM.01.00/2017 yang ditandatangani Menteri PANRB Asman Abnur, Menteri minta PPK Pusat dan PPK Daerah melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi.

“Perlu kami sampaikan bahwa usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk jabatan fungsional (tertentu) dan jabatan teknis lain yang mendukung tugas inti (core business) instansi. Khusus untuk pemerintah daerah diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur,” tulis surat tersebut.

Ditambahkan, khusus untuk pemerintah daerah, yang perlu diperhatikan adalah kemampuan APBD yang rasio belanja pegawainya di bawah 50 persen. Usulan harus dilengkapi dengan surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan, dan diklat pembentukan jabatan fungsional. Selain itu, formasi yang diusulkan harus sesuai dengan data pada menu usulan formasi.

PPK pusat dan daerah juga diminta melampirkan peta jabatan yang ditandatangani oleh PPK dalam bentuk Keputusan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah  Non Kementerian (LPNK), Gubernur, Bupati, atau Walikota, serta dokumen mengenai pelaksanaan redistribusi PNS, baik secara internal maupun eksternal dari instansi lain.

Jika ada kekeliruan dalam pengisian data jabatan, kualifikasi pendidikan, unit kerja, dan jumlah atau alokasi pada menu usulan formasi, agar segera dilakukan perbaikan pada menu struktur organisasi, analis jabatan dan usul formasi. “Panduan untuk perbaikan tersebut dapat dilihat pada sistem aplikasi e-formasi,” tulis Menteri Asman pada surat tersebut.

Ditegaskan, kebutuhan formasi CPNS untuk jabatan pelaksana harus sesuai dengan Peranturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah juncto Peraturan Menteri PANRB Nomor 18 Tahun 2017. Sedangkan  usulan untuk jabatan fungsional tertentu terbatas pada jenjang ahli pertama, jenjang terampil, dan jenjang pemula.

Semua proses tersebut disampaikan secara resmi kepada Menteri PANRB paling lambat harus diterima pada akhir Januari 2018. Sementara soft copy disampaikan melalui surat elektronik kepada ke alamat email : asdep2.sdma@menpan.go.id.

Diingatkan kembali, semua pihak harus berhati-hati terhadap penipuan mengenai rekrutmen PNS. Untuk perkembangan lebih jauh dan informasi resmi mengenai hal-hal di atas, harap memantau pada laman www.menpan.go.id.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut pada 2018 sebanyak 250 ribu.

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengusulkan kuota CPNS yang akan direkrut pada 2018 sebanyak 250 ribu.

Jumlah tersebut untuk menutupi jumlah pensiun yang pada 2018 mencapai 250 ribu orang.

Menurut Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja, kuota tersebut akan diisi oleh 38 ribu CPNS pusat dan sisanya daerah.

"Prinsip rekrutmen CPNS adalah zero growth. Karena ada 250 PNS pensiun, otomatis kami usulkan ke Kementerian Keuangan sebesar itu. Apakah dipenuhi atau tidak tergantung keuangan negara," kata Setiawan dalam press gathering KemenPAN-RB di Sentul, Selasa (12/12) malam.

Bila anggaran memadai, lanjutnya, masalah kekurangan pegawai akan teratasi. Sebab, semuanya akan diakomodir. Sebaliknya bila dana minim akan membuat jumlah pegawai makin berkurang.

Nantinya, kuota 250 ribu ini akan memenuhi formasi jabatan yang dibutuhkan yaitu tenaga pendidikan, kesehatan, dan pegawai yang dibutuhkan sesuai program Nawacita.

"Nanti dibagi-bagi. Jadi tidak bisa dikhususkan untuk satu instansi. Misalnya semua guru atau tenaga kesehatan. Harus dibagi sesuai usulan kebutuhan instansi," tandas Setiawan. 

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Teruji Mampu Cegah KKN, Kementerian Gelar Simulasi CAT CPNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mengadakan tes Computer Asissted Tes (CAT) dalam acara pameran memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/12).

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM Aparatur yang telah  terbukti dan teruji mampu menghilangkan KKN dalam rekrutmen CPNS. "Kami memandang kebijakan ini penting disampaikan kepada masyarakat," ujar Kabag Komunikasi Publik Kementerian PANRB Suwardi di Jakarta, Senin (11/12).

Dikatakan, sistem CAT yang dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Begara (BKN) telah digunakan dalam seleksi CPNS mulai tahun 2013, untuk sebagian instansi pemerintah. Sistem ini diterapkan secara menyeluruh pada seleksi CPNS pada 2014, dan kembali diterapkan tahun 2017.

Pemerintah akan kembali menggunakan sistem CAT dalam seleksi CPNS pada tahun-tahun berikutnya. "Untuk itu, Kementerian PANRB dan BKN akan terus melakukan sosialisasi. Salah satu caranya dengan menggelar simulasi CAT dalam pameran seperti ini," imbuh Suwardi.

Terlebih, pameran ini untuk memperingati hari anti korupsi sedunia, maka masyarakat juga wajib mengetahui bahwa seleksi CPNS sekarang tidak bisa KKN. "Tidak bisa dengan cara-cara dulu, yang kental dengan KKN, lewat calo dan sebagainya. Kalau mau lulus tes CPNS harus belajar, bukan lewat calo," tegasnya.

Secaracterpusah, salah seorang pengunjung Yogi (32) menilai bahwa sistem seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan sistem CAT sudah baik. Pasalnya, dengan sistem yang telah menggunakan teknologi tersebut dapat menutup ruang untuk oknum yang berbuat kecurangan.

Diakui, ada sementara pihak yang mengambil kesempatan dalam seleksi CPNS, seperti menjanjikan masuk CPNS tanpa melalui tes. Namun hal tersebut terbantahkan dengan sistem CAT yang bersifat real time, sehingga tidak dapat melakukan kecurangan sekecil apapun.

“Menurut saya pribadi, sistem ini sudah cukup bagus, dengan sifatnya yang real time, setiap orang dapat melihat secara langsung hasil yang dia kerjakan. Hal tersebut juga dapat mengubah persepsi masyarakat, yang menilai masuk PNS dapat melalui pejabat yang dikenal,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Jhon (23), seorang mahasiswa, yang mengatakan bahwa sistem CAT memberi kemudahan pada masyarkat yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Karena apabila tes seleksi CPNS menggunakn kertas seperti sebelumnya dinilainta rumit dan tidak efisien.

“Tes dengan kertas sangat tidak efisien, dan cenderung ada manipulasi. Kalau dengan sistem komputer (CAT) ini kan selesai tes, hasilnya langsung kelihatan, jadi mau gimana dicuranginnya,” ujarnya.

Lebih lanjut dirinya menilai bahwa sistem CAT yang ditetapkan pemerintah untuk seleksi CPNS sangat tepat. Selain memberi kemudahan, tes tersebut juga dapat menjadi sebuah saringan untuk memperoleh Aparatur Negara yang melek teknologi.

Lebih lanjut Suwardi mengatakan, simulasi CAT CPNS digelar selama dua hari, Senin - Selasa (11 - 12) Desember 2017. Bagi warga masyarakat yang ingin mencoba, dipersilakan mengunjungi Stand  Kementerian PANRB di hotel Bidakara.

Berita ini bersumber dari KEMENPANRB.

Read More