Penerimaan CPNS Pemda Diharapkan Dimulai Awal Tahun, Pemerintah Masih Hitung Kemampuan APBN!

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 untuk Pemerintah Daerah akan segera dimulai awal tahun. Saat ini sedang menunggu keputusan untuk jumlah yang akan diterima dan formasinya.

Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan, jumlah akan ditentukan setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah selesai menghitung berapa jumlah keuangan negara yang bisa dikeluarkan untuk CPNS tahun depan.

"Ada sudah, tapi keputusannya nanti sangat tergantung pada kemampuan keuangan. Jadi nanti dengan bu Menkeu akan menghitung dulu kemampuan APBN kita," ungkapnya di Kemenkeu, Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Menurutnya, meski pada tahun depan banyak juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun tapi jumlah CPNS yang diterima tidak akan sama dengan jumlah pensiun. Artinya Pemerintah berencana menerima CPNS setengah dari yang pensiun.

"Nah meman‎g mau tidak mau kita harus mengisi PNS yang sudah pensiun. Nah kita targetkan pertumbuhannya tidak plus, tapi minus. Jadi kalau mungkin yang pensiun 100.000, kita terima separuhnya," jelasnya

Lanjutnya, tidak ada batasan waktu Pemda untuk mengajukan formasi hanya saja harus secepatnya agar bisa kembali dihitung kemampuan APBN untuk membiayai. Dengan melaporkan secapatnya maka, awal tahun bisa segera dilaksanakan.

"Kalau mengajukan enggak apa-apa dari sekarang boleh. Cuma keputusannya kapan kita setujui itu sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara. Nah sekarang lagi kita hitung. Ya mudah-mudahan kalau saya berharap cepat. Biar nanti tahun 2018 ini bisa kita laksanakan di awal tahun," tukasnya.

Berita ini bersumber dari Okezone.

Read More

Kemen PANRB akan Buka Seleksi CPNS Daerah 2018, Pemprov NTB Usulkan 4.603 Formasi

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa setelah batal digelar tahun ini, seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk lingkup Pemerintah Provinsi NTB akan digelar tahun depan. Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Fathurrahman, Selasa, 28 November 2017.

“Kita tinggal nunggu informasi saja. Artinya dari Kemen PANRB sudah ada sosialisasi terkait dengan itu (seleksi CPNS). Tinggal formalnya seperti apa nanti akan disampaikan secara formal,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov NTB telah mengajukan usulan formasi CPNS sebanyak 4.603 jabatan. Namun, usulan seleksi CPNS tersebut belum bisa terwujud tahun ini dengan alasan masih ada pertimbangan masalah anggaran dari Kementerian Keuangan.

Total 4.603 jabatan tersebut terdiri dari 757 tenaga kesehatan, 945 tenaga teknis, 1.495 guru SMA/MA, 1.322 guru SMK dan 84 guru SLB. “Kalau kebutuhan kita sesuai analisis beban kerja (ABK) sebanyak 6.965. Sementara yang ada sekarang 2.362 pegawai. Jadi kita ajukan usulan tambahan 4.603,” ujar Fathur.

Fathur menjelaskan 4.603 formasi murni usulan dari Pemprov NTB saja. Pemerintah kabupaten/kota langsung mengirim sendiri usulannya ke Kementerian PANRB. Ia juga mengaku sangat mengharapkan usulan yang dikirim bisa diterima seluruhnya.

Untuk tenaga kesehatan, beberapa jabatan yang diusulkan diantaranya dokter spesialis, dokter gigi, perawat ahli, apoteker, nutrisionis ahli, psikolog, bidan ahli, bidan terampil, radiografer ahli, perekam medis ahli dan sanitarian ahli. Untuk tenaga kesehatan terampil yang dicari antara lain teknik elektromedik terampil, fisioterapis, terapis okupasi, terapis wicara, terapis transfusi darah dan asisten apoteker.

Sementara itu, untuk tenaga teknik ada 137 jabatan yang diusulkan. Di antaranya yaitu analis kepegawaian ahli, pranata humas, pranata komputer, ahli teknisi elektro, perencana, pengadaan barang dan jasa, teknik jalan dan jembatan, teknik pengairan, teknik tata bangunan, teknik penyehatan lingkungan, ekonomi dan akuntansi.

“Itu usulan kita, tapi kita harapkan tentu sebanyak mungkin formasi maupun kuota bisa diberikan pada provinsi maupun kabupaten/kota di NTB,” harapnya.

Berita ini bersumber dari Suara NTB.

Read More

MenPAN-RB: 500 Pemkot dan Pemkab Minta Tambahan PNS

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyatakan sebanyak 34 pemerintah provinsi dan sekitar 500 pemerintah kabupaten dan kota mengajukan penambahan aparatur sipil negara (ASN) atau lebih dikenal dengan PNS.

"Hingga saat ini lebih kurang 500 kabupaten dan kota mengajukan untuk kebutuhan ASN, serta 34 provinsi dan termasuk kementerian, lembaga yang ikut mengajukan kebutuhan ASN," kata Menteri PAN-RB Asman Abnur di Tanjungpinang, seperti dikutip dari Antara, Minggu (26/11/2017).

Dia menjelaskan sampai sekarang Kemenpan-RB belum memutuskan mengenai penerimaan ASN tersebut dan keputusan akan disampaikan setelah dilakukan analisis dari permohonan penambahan ASN masing-masing daerah.

KemenPAN-RB akan menganalis kebutuhan dan kemampuan keuangan negara. Penambahan ASN disebutnya harus memberi dampak positif pada pemerintahan dan masyarakat, jangan sampai malah menjadi beban negara.

"Yang jelas kami sesuaikan kebutuhan utamanya, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan itu utama," ujarnya.

Tahun ini, Kemenpan-RB membuka formasi untuk sekitar 37 ribu Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Pemerintah mengutamakan penerimaan CASN di setiap kementerian dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.

"Seperti misalnya hakim, imigrasi, Kementerian Keuangan, di-61 kementerian," ujarnya.

Asman mengemukakan seleksi penerimaan CASN dilaksanakan secara terbuka, penilaian berdasarkan nilai yang paling tinggi dan mengacu pada sistem ambang batas nilai.

"Jadi enggak bisa main main lagi soal tes PNS," ujarnya.

Menurutnya, penerimaan CASN tidak bisa lagi berdasarkan rekomendasi pejabat, berdasarkan rekomendasi menteri, akan tetapi yang bisa membantu untuk kelulusan tes CASN ke depan berdasarkan kemampuan.

"Nah itu yang menjadi ukuran kami. Jadi ASN yang masuk itu nanti orang-orang pintar, orang-orang pilihan," ujarnya.

Berita ini bersumber dari Liputan6.

Read More

Ini Syarat Baru Pemda Boleh Rekrutmen CPNS Guru 2018

Sahabat pembaca Info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian PAN-RB Arizal menjelaskan tahun depan tidak menutup kemungkinan dibuka rekrutmen CPNS daerah.

Termasuk diantaranya untuk formasi guru. ’’Kalau mau dapat kuota CPNS baru, pemda harus jalankan redistribusi guru,’’ katanya, di Jakarta kemarin (22/11)

Selama pemda tidak menjalankan pendistribusian ulang itu, Kementerian PAN-RB tidak akan memberikan kuota CPNS baru.

Data yang dihimpun Kementerian PAN-RB kelebihan guru terjadi di jenjang TK dan SMA sederajat. Untuk jenjang SMA kebutuhan guru PNS berdasarkan jumlah rombongan belajar (rombel) adalah 146.129 orang.

Ternyata di lapangan jumlah PNS guru jenjang SMA ada 167.021 orang. Sehingga terjadi kelebihan guru di jenjang SMA sebanyak 20 ribu orang lebih.

Sedangkan di jenjang SD dan SMP kekurangan karena kebutuhan lebih banyak dibanding ketersediaan. Untuk jenjang SD misalnya, kebutuhannya mencapai 1.0889.555 orang.

Sedangkan jumlah guru PNS di SD saat ini 817.489 orang. Sehingga terjadi kekurangan sebanyak 272.057 orang.

Arizal mengungkapkan sejatinya tahun ini juga dibuka lowongan CPNS baru untuk daerah. Tetapi kewajiban redistribusi PNS di daerah tidak jalan.

Sehingga pemerintah menetapkan tidak ada lowongan CPNS baru untuk pemda tahun ini. Lowongan CPNS baru untuk pemda hanya dibuka di Kalimantan Utara karena sebagai provinsi baru yang butuh pegawai.

Arizal berharap bupati, walikota, atau gubernur tegas dalam menata kepegawaiannya. Jangan sampai tersandera dengan kepentingan politik.

Arizal mengungkapkan banyak sekali permintaan mutasi PNS guru yang didasari oleh kepentingan politik.

’’Karena kerabat politisi, guru di desa diminta untuk dipindah ke kota. Padahal di kota sekolahannya kelebihan guru,’’ jelasnya.

Dia menuturkan rekrutmen CPNS untuk daerah tidak ada pengkhususan bagi para tenaga honorer. Guru honorer maupun pelamar baru, harus sama-sama ikut seleksi berbasis komputer.

Arizal menuturkan ketetapan kuota CPNS baru untuk daerah menunggu ketetapan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Arizal berharap para guru honorer tidak menuntut untuk bisa diangkat menjadi CPNS baru. Sebab alokasi CPNS baru tentu terbatas.

Jalan lain yang bisa diupayakan pemerintah adalah menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Dia mengatakan saat ini rancangan peraturan pemerintah tentang P3K sudah masuk ke meja presiden untuk ditetapkan.

Dia menegaskan guru P3K memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan guru PNS. Termasuk untuk mendapatkan tunjangan kinerja atau tunjangan profesi guru (TPG).

Hanya saja guru P3K sangat mudah diputus ikatan kerja jika performa mengajarnya kurang baik. ’’Sehingga diharapkan bisa terjadi peningkatan kompetensi secara berkala,’’ jelasnya.

Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Hamid Muhammad sudah melakukan pendataan seluruh guru honorer di Indonesia.

Pendataan itu diantaranya terkait dengan persyaratan untuk menjadi CPNS. Hasilnya ada sekitar 252 ribu guru honorer yang layak untuk mendaftar CPNS.

Diantaranya usia mereka masih di bawah 33 tahun. Kemudian memiliki ijazah minimal S1 dan telah lulus sertifikasi guru.

’’Syarat untuk jadi guru CPNS maupun P3K sama. Usia, ijazah S1, dan harus lulus sertifikasi guru,’’ paparnya.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman menuturkan pendataan guru honorer oleh Kemendikbud itu bukan berarti bakal ada rekrutmen CPNS khusus untuk honorer. Dia mengatakan pendataan itu penting jika suatu saat nanti dibuka pendaftaran CPNS guru baru.

’’Para guru honorer yang memenuhi kriteria itu tinggal mendaftar secara online kemudian ikuti ujian,’’ jelasnya. Herman menuturkan memang ada wacana membuka rekturmen CPNS daerah tahun depan. Tetapi sampai saat ini kuotanya belum ditetapkan.

Berita ini bersumber dari JPNN.

Read More

Pemerintah akan membuka kembali lowongan CPNS di 2018.

Sahabat pembaca info CPNS 2018, sudah tahukah anda bahwa Pemerintah akan membuka kembali lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di 2018. Baik pemerintah pusat dan daerah membutuhkan pegawai baru.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman sedang menyusun jatah yang dibutuhkan untuk lowongan CPNS tahun depan. Menurut Asman dari 220 ribu PNS yang pensiun, 50 persen-60 persen atau sekitar 110 ribu lowongan dibuka untuk mengisi kekosongan posisi.

"Kita tidak menerima sebesar pensiun, tapi kita hanya menerima 50 persen dari jumlah yang pensiun atau lebih dikit," ujar Asman di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta, Selasa (14/11/2017).

Asman juga menghitung kemampuan anggaran masing-masing kementerian, lembaga negara (K/L) dan pemerintah daerah. Sehingga lowongan CPNS yang dibuka tidak melebihi anggaran belanja setiap (K/L) dan pemda.

"Kita lihat, kita seleksi lagi konsentrasinya apa yang bidang prioritas baru ketemu angkanya. Kita berharap nggak lebih jumlah pensiun," ungkap Asman.

Asman menambahkan terkait moratorium tidak dilakukan secara permanen. Pasalnya setiap tahun ada PNS yang pensiun dari K/L yang tidak bisa dihentikan karena sudah memasuki waktunya.

"Tahun kemarin diakumulasi dan tahun ini sekitar 220 ribu orang PNS pensiun. Maka kita akan melakukan tetap berpedoman pada sistem minus growth sekitar 50-60 persen dari jumlah pensiun," kata Asman.

Berita ini bersumber dari Tribunnews.

Read More